Rangkuman Materi PKN Kelas 10 SMA BAB I : Tentang Nilai-Nilai Pancasila

Table of Contents

Berikut ini mimin akan memberikan rangkuman materi mata pelajaran PKN Kelas X SMA/SMK Sederajat yang dilengkapi dengan contoh soal uji kompetensinya.

Ilustrasi. Gambar oleh Mega Yohana dari Pixabay

Adapun rangkuman materi dan contoh soal Uji Kompetensi untuk BAB 1 PKN Kelas X SMA ini mimin kutip dari buku PKN untuk Kelas X yang ditulis oleh Nuryadi dan Tolib Cetakan Ke-1, 2014.

Rangkuman materi BAB 1 PKN ini dapat sobat pendidikan jadikan bahan belajar dan evaluasi secara mandiri yang dapat dicoba dirumah.

1. Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, kementerian negara, dan pemerintahan daerah.

2. Intisari Materi

a. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah perubahan.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal (pembagian  kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) danvertikal (pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota).

c. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.

d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.

e. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

2. Uji Kompetensi BAB I

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!